Ke Indonesia, Durov awalnya memang mengaku tak menerima permintaan pemerintah untuk menghapus konten terorisme, yang kemudian berujung pemblokiran Telegram di Indonesia. Namun akhirnya ia mengaku salah karena tak langsung menanggapi permintaan yang Kominfo kirimkan melalui email.
Pernyataan ini dikeluarkan Durov melalui channel resminya di Telegram. Ia mengakui bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika memang telah menghubungi mereka, namun lambat direspon oleh tim Telegram.
Pria asal Rusia itu pun menyesalkan, permintaan dari pemerintah Indonesia untuk menutup channel terorisme yang ada di Telegram tak cepat-cepat diproses. Ia juga mengklaim tak langsung mendapatkan laporan dari timnya begitu ada permintaan dari Kominfo.
Tanggapan ini sangat jauh berbeda dengan sikap Durov ke pemerintah Rusia. Durov memilih untuk langsung menolak permintaan mereka, meski diancam akan diblokir. Menurutnya permintaan pemerintah Negeri Beruang Merah itu akan melanggar konstitusi penggunanya.
Pemerintah Rusia meminta Telegram untuk memberikan kunci untuk membuka enkripsi yang mereka pakai untuk melindungi pesan-pesan yang dikirim. Permintaan ini mereka ajukan setelah terjadinya aksi teror bom bunuh diri di stasiun St Petersburg, dengan korban 15 orang, yang kabarnya direncanakan menggunakan Telegram.
"Telegram memberikan kesempatan bagi para teroris dengan cara menyediakan ruangan chat rahasia dengan enkripsi tingkat tinggi," tulis FSB, biro intelijen Rusia, saat itu.
Namun Durov berkeras bahwa permintaan itu melanggar konstitusi, dan jika pun Telegram kemudian diblokir, warga Rusia tetap akan menggunakan layanan pesan lain yang juga terenkripsi.
"Jika anda mau mengalahkan terorisme dengan pemblokiran, anda harus memblokir internet," ujar Durov kala itu, seperti dikutip detikINET dari Venture Beat, Minggu (16/7/2017). (asj/asj)
from inet.detik http://ift.tt/2tXSAlv
via Harian Bingo
0 comments:
Post a Comment